Jl. Onje No. 4 Purbalingga 53311 ☎️ (0281) 891098 (0281) 893116 ||| Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Jl. Sidodadi No.2, Bancar, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
Penyaluran dana hibah baik berupa uang maupun berupa barang tak boleh diberikan kepada perorangan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten Purbalingga. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat…
Mulai tahun anggaran 2014 pengurusan administrasi dan pencairan dana hibah dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Semula, seluruh proses pengelolaan anggaran dana hibah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). “Dulu, karena program baru maka ditangani seluruhnya oleh kami. Namun secara teknis memang harus dilakukan oleh SKPD terkait. Sekaligus untuk…
Bupati Purbalingga Drs H Sukento Rido Marhaendrianto MM berjanji tak akan menjadi “Raja Tega” untuk jajaran SKPD dan Rekanan yang menjadi mitra Pemkab dalam kegiatan bidang pembangunan.Meski demikian Sukento juga meminta seluruh steakholder memiliki komitmen yang sama. “Banyak yang memberitahu saya kalau Inspektorat hanya bisa menjadi raja tega. Monggo,inpektorat tak akan jadi raja tega, tapi…
Tanggal 23 Januari 2013 adalah batas akhir seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Purtbalingga untuk membuat laporan pertangungjawaban kinerja (LPKJ) Tahun 2013. Seluruh pertangungjawaban Kepala SKPD ini nantinya sebagai bahan laporan pertangung jawaban Bupati kepada masyarakat lewat Dewan Perwakilan Daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubag Pemerintahan Umum Setda Purbalingga Kustinah, SSTP, Msi…
Pemkab Purbalingga kembali meminta seluruh steakholder pelaksana proyek proyek pembangunan bidang pekerjaan umum agar mau mengevaluasi diri terhadap pekerjaan yang dilaksanakan tahun anggaran 2013. Hal ini terkait dengan kecenderungan adanya peningkatan jumlah proyek putus kontrak akibat keterlambatan penyelesaian proyek. Evaluasi mutlak dilaksanakan oleh semua pihak sebagai bentuk tanggungjawab kepada rakyat. Sehingga masing-masing dapat meningkatkan kualitas…