Jl. Onje No. 4 Purbalingga 53311 ☎️ (0281) 891098 (0281) 893116 ||| Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Jl. Sidodadi No.2, Bancar, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara umum dan pengelolaan gaji secara khusus bagi para bendahara di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Purbalingga maka Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga melaksanakan kegiatan Pembinaan Teknis bagi Pengelola Gaji SKPD Tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, dimulai pada hari Senin, tanggal 15…
Rangka Peningkatan Pengelolaan / Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018 dan berkenaan dengan adanya Transaksi Non Tunai serta beberapa perubahan dalam prosedur pengajuan pencairan SP2D, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga melaksanakan Bimbingan Teknis Bendahara OPD Kabupaten Purbalingga. Bimbingan Teknis ini dilaksanakan di Gedung Rapat Adiguna Kabupaten Purbalingga pada tanggal 30 –…
Dalam rangka akselerasi dan verifikasi Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017 maka Badan Keuangan Daerah (Bakaeuda) Kabupaten Purbalingga membentuk Desk Dana Bos Kabupaten Purbalingga. Desk Ini dikelola secara terkoordinasi antara Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (Dindikbud). Desk Dana BOS ini dilaksanakan…
Kepala Badan Keuangan Purbalingga, Drs, Subeno, Se., M.si, membuka Workshop Penatausahaan Pengelolaan Dana BOS bagi para verifikator satuan kerja di Pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Workshop ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahan kabupaten purbalingga, ujar beliau. Di sisi lain peningkatan kemampuan para verifikator ini lebih jauh juga bermaksud…
Pemerintah Kabupaten Purbalingga siap menerapkan sistem pembayaran non tunai, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910 /1867/SJ, tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan transaksi non tunai ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari belanja pegawai yakni untuk pembayaran gaji dan TPP pegawai. “Targetnya pada 2018 nanti semua…