Jl. Onje No. 4 Purbalingga 53311 ☎️ (0281) 891098 (0281) 893116 ||| Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Jl. Sidodadi No.2, Bancar, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
PURBALINGGA, INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan hadiah dan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) lunas tercepat. Hal ini dalam rangka memberikan motivasi dan dorongan kepada aparat Kelurahan, Desa dan Kecamatan. Disamping itu, agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)…
PURBALINGGA, INFO- Di banyak daerah termasuk Purbalingga, banyak aset yang tidak diinventarisir dengan baik. Itu juga menjadi indikator BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) memberi opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Masalah tersebut direspon cepat oleh pemerintahan Tasdi (bupati Purbalingga sekarang) sejak dia terpilih untuk menertibkan aset yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan tertibnya(data) aset yang ada di Kabupaten…
Kepala Badan Keuangan Purbalingga, Drs, Subeno, Se., M.si, membuka Workshop Penatausahaan Pengelolaan Dana BOS bagi para verifikator satuan kerja di Pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Workshop ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahan kabupaten purbalingga, ujar beliau. Di sisi lain peningkatan kemampuan para verifikator ini lebih jauh juga bermaksud…
PURBALINGGA, Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 256,56 Miliar. PAD tersebut terdiri dari Rp 48,27 miliar berasal dari pajak daerah, Rp 46,8 miliar dari retribusi daerah, Rp 18,7 miliar dari hasil pengolahan kekayaan daerah serta Rp 142,7 miliar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut…
Pemerintah Kabupaten Purbalingga siap menerapkan sistem pembayaran non tunai, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910 /1867/SJ, tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan transaksi non tunai ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari belanja pegawai yakni untuk pembayaran gaji dan TPP pegawai. “Targetnya pada 2018 nanti semua…