PROYEK PEMERINTAH DAN PAJAK PERORANGAN PENYUMBANG PAJAK TERTINGGI

Proyek-proyek Pemkab dan pajak perorangan (gaji PNS dan karyawan swasta) menjadi penyumbang pajak tertinggi di Kabupaten Purbalingga, yakni sebanyak lebih dari 30 persen. Tahun 2012 KPP Pratama Purbalingga yang membawahi Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara sukses meraih Rp 325 miliar  atau 98 persen dari target.
“Untuk itu, tahun 2013 ini, KPP Pratama Purbalingga ditarget mampu menghimpun pajak sebanyak Rp 450 miliar,” ujar Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Purbalingga Yeheskiel Minggus Tiranda, usai mengikuti acara Junjungan dan Pembekalan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II di Aula KPP Pratama Purbalingga, Jumat (9/3).
Di sisi lain, Yeheskiel mengatakan banyaknya perusahaan Pemilik Modal Asing (PMA) tidak cukup signifikan mendongkrak penghimpunan pajak di Purbalingga. Sebab, kata dia, perusahaan-perusahaan yang di Purbalingga hanyalah pabrik (factory) yang dikendalikan dari kantor pusatnya di Jakarta. “Jadi, yang bayar kantor pusat mereka di Jakarta,” katanya.
Jumlah pekerja di perusahaan PMA yang puluhan ribupun tak cukup diandalkan pada sektor pajak. Sebab, rata-rata penghasilan perorangan para pekerja ini belum mencapai pendapatan yang diwajibkan pajak. Sesuai dengan UU no.36 tahun 2008, penghasilan yang kena pajak sekurang-kurangnya Rp 1,32 juta/bulan bagi bujang dan Rp 1,44 juta bagi keluarga belum memiliki anak. Sementara perusahaan-perusahaan PMA di Purbalingga, rata-rata masih berjuang untuk mencapai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang hanya berkisar Rp 820-an ribu.
Imbas Gayus
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II Bambang Is Sutopo mengatakan secara umum kesadaran masyarakat masih relatif rendah untuk mematuhi pajak atau minimal mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak. Menurutnya, ini masih terkait dengan kasus Gayus beberapa tahun lalu yang menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Masyarakat yang sebelumnya memang belum terlalu paham tentang pajak, tiba-tiba ada kasus Gayus, akhirnya timbul stereotip sangat buruk tentang pajak. Dan itu masih sangat terasa sampai sekarang, meskipun itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu,” ujar pejabat nomor satu di Kanwil DJP Jateng II yang membawahi 12 Kantor Pajak di 12 Kabupaten/Kota di Jateng Bagian Selatan.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat dari 850.994 wajib pajak yang terdaftar di Jateng, hanya 519.420 wajib pajak yang melaporkan SPT 2012 atau hanya 61,03 persen. Meski demikian, sektor pajak telah berhasil menyumbang lebih dari 80 persen pada APBN. Itu sebabnya, pemerintah tetap gencar memotivasi masyarakat untuk tetap taat pajak.
“Seperti slogan kami selama ini, bayarlah pajak, awasi penggunaannya. Jangan sampai pajak yang sudah dibayar dikorupsi oleh oknum, seperti kasus Hambalang,” pungkasnya. (Humas/cie)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.