Jl. Onje No. 4 Purbalingga 53311 ☎️ (0281) 891098 (0281) 893116 ||| Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Jl. Sidodadi No.2, Bancar, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
Dengan tujuan untuk kesuksesan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 salah satu langkah awalyang diambil oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga adalah melakukan monitoring dan audensi terkait dengan pendistribusian SPPT PBB-P2 tahun 2018. Audensi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan di lapangan dan melakukan pemetaan masalah pembayaran…
PURBALINGGA, INFO – Kabupaten Purbalingga mencatatkan inflasi terendah selama tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 angka inflasi tercatat di Purbalingga 2,39, sementara di Purwokerto 2,42 dan Cilacap 2,77. Sedang pada tahun 2017, angka inflasi di Purbalingga 3,72, atau lebih rendah dibanding Cilacap yang mencatatkan 3,91 dan Purwokerto 4,41. Sementara angka inflasi pada bulan Januari…
PURBALINGGA, INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan hadiah dan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) lunas tercepat. Hal ini dalam rangka memberikan motivasi dan dorongan kepada aparat Kelurahan, Desa dan Kecamatan. Disamping itu, agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)…
Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017, Badan Keuangan Daerah melakukan rapat koordinasi tahab pertama sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Penyerahan Hadiah dan Penghargaan Pelunasan Pajak dan Bumi Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2017. Rapat ini dihadiri oleh tamu undangan yang terdiri dari karyawan Bakeuda Kabupaten Purbalingga dan terbagi dalam 16 (enam belas) seksi kegiatan….
PURBALINGGA, Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 256,56 Miliar. PAD tersebut terdiri dari Rp 48,27 miliar berasal dari pajak daerah, Rp 46,8 miliar dari retribusi daerah, Rp 18,7 miliar dari hasil pengolahan kekayaan daerah serta Rp 142,7 miliar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut…