Jl. Onje No. 4 Purbalingga 53311 ☎️ (0281) 891098 (0281) 893116 ||| Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Jl. Sidodadi No.2, Bancar, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara online di Pendapa Dipokusumo, Kamis (6/3). Acara itu menandai diluncurkannya pengalihan pengelolaan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemda Purbalingga. Selain Bupati, pembayaran PBB-P2 juga dilakukan oleh Direktur Umum Bank Jateng Radjim setelah keduanya menerima SPPT PBB-P2 dari Kepala…
Untuk meningkatkan bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, Kantor Pajak Pratama Purbalingga terus menggenjot kepada wajib pajak agar melunasi kewajibannya dengan tepat waktu. Saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Purbalingga baru sekitar 48,07 persen dari sebanyak 18500 orang WP dari total yang tedaftar di KPP Pratama sebanyak 68639 orang. “Untuk itu…
Pemberian bantuan hibah pada Tahun 2014 ini tidak semudah sebelum tahun 2014. Bantuan hibah tahun ini adalah permohonan pada tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan pada Permendagri nomor39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber pada APBN dan APBD. Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto mengatakan bantuan hibah sekarang tidak semudah, seperti tahun-tahun…
Penyaluran dana hibah baik berupa uang maupun berupa barang tak boleh diberikan kepada perorangan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, harus diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kepengurusan jelas dan berkedudukan di wilayah kabupaten Purbalingga. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat…
Mulai tahun anggaran 2014 pengurusan administrasi dan pencairan dana hibah dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Semula, seluruh proses pengelolaan anggaran dana hibah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). “Dulu, karena program baru maka ditangani seluruhnya oleh kami. Namun secara teknis memang harus dilakukan oleh SKPD terkait. Sekaligus untuk…