Kejelasan anggaran bagi petugas Linmas yang akan ditugaskan dalam pengamanan pemilu legislative 9 April 2014 kembali mengemuka. Kali ini para Kepala Desa menanyakan langsung kepada Bupati Sukento Rido Marhaendrianto dalam forum rapat kordinasi bidang pemerintahan di Pendapa Dipokusumo, Senin (10/3)
Kades Gunung Karang Kecamatan Bobotsari, Edi Sukono mengaku sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu legislative, anggaran ke desa belum ada bahkan untuk operasional linmas juga belum jelas. “Kades sebagai ujung tombak juga sering menjadi ujung tombok. Karena itu kami mohon kejelasan terutama soal anggaran linmas,” katanya saat sesi Tanya jawab yang dipandu Asisten Pemerintahan Kodadiyanto.
Kades lainnya, Miswantoro dari Karangsari, Kalimanah dan Mustofa dari Karanganyar, kecamatan Karanganyar mempertanyakan hal serupa. Menurut Mustofa, segala bentuk kerawanan yang diprediksi oleh pihak keamanan, semuanya bertumpu di tingkat desa. Karenanya, menurut Mustofa, perlu adanya upaya pemberdayaan kepada para linmas di tingkat desa.
“Saya kira perlu segera dipikirkan nasib para linmas yang sampai kini belum ada kejelasan. Jangan seperti yang dulu-dulu, akhirnya kepala desa yang harus tombok,” katanya.
Menjawab pertanyaan para Kades, Bupati Sukento, akan menghadap Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (12/3) besok, untuk meminta kejelasan anggaran linmas seperti apa. “Hasilnya, nanti akan saya sampaikan kepada para camat. Dan para camat saya minta untuk menyampaikan kepada para kades diwilayahnya masing-masing,” jelasnya.
Menyangkut anggapan kurangnya perhatian pemkab terhadap kepala desa, Bupati Kento mengaku, pemkab bukan mengabaikan peran strategis kepala desa. Acara rakor ini, lanjut Bupati, menjadi salah satu bagian untuk mengajak kades merembug penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan aman.
”Ini masalah nasional yang harus sama-sama kita sukseskan. Jadi sekali lagi, soal anggaran linmas juga menjadi tanggungjawab nasional. Kabarnya anggaranya sudah ada di APBN tapi belum jelas mau turun kemana,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, posisi pemkab dalam penyelenggaraan pemilu legislatif adalah mendukung kinerja penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten. Dalam memberikan dukungan suksenya pemilu, pemkab telah melaksanakan berbagai langkah. Seperti mengintensifkan rakor jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD), memberikan stressing kepada jajaran di semua tingkatan dan membangun loyalitas aparatur bagi kepentingan bangsa.
Pemkab, lanjut Bupati juga menyiapkan personil terkait kesekertariatan di lembaga penyelenggara pemilu dan dukungan sarana prasarana lainnya. Termasuk membentuk Dest Pemilu yang ada di tingkat kabupaten. “Terkait anggaran, pemkab menyediakan honor linmas lewat APBD untuk 10 orang linmas yang berada di kecamatan, dan 4 orang yang ada di desa atau kelurahan, jumlah total mencapai 1136 orang linmas,” katanya.
Rakor bidang pemerintahan diikuti 360 peserta terdiri dari aparatur di tingkat kabupaten, camat, kades dan kepala kelurahan. Pada kesempatan itu disampaikan materi seputar penyelenggaraan pemilu yang di sampaikan masing-masing oleh Bupati Drs Sukento Rido Marhaendrianto MM, Ketua DPRD Tasdi SH MM, Kapolres AKBP I Ketut Suwitra Adnyana, Kodim dan Kajari Dra Marini S SH. (/Hr)
