Amankan Perolehan PAD, Bupati Kumpulkan SKPD Pengelola Pendapatan
Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2015, Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo berharap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan dapat memacu kinerjanya agar realisasi PAD Purbalingga 2015 sesuai target yang ditetapkan.
Hal itu diungkapkan Budi Wibowo dalam Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Realisasi PAD Triwulan III di Operation Room Graha Adiguna, Senin (12/10). “Saya minta SKPD terus berupaya agar target pendapatan yang dibebankan dapat terealisasi. Terutama bagi SKPD yang realisasi pendapatannya hingga saat ini masih tergolong rendah. Bagi yang sudah sesuai rencana dan bahkan sudah melebihi target juga terus dipacu guna menopang SKPD lain yang secara perhitungan tidak mungkin terealisasi,” ujar Pj Bupati Budi Wibowo saat membuka kegiatan yang dimotori oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Menurut Bupati, hingga saat ini ketergantungan pemkab terhadap kucuran dana dari pusat masih sangat tinggi. Sehingga pemkab harus terus berjuang agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Kalau PAD yang ditetapkan juga belum mampu dicapai, maka sudah bisa dipastikan pelaksanaan pembangunan di Purbalingga akan tersendat. “Ini akan menjadi kendala dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Agar dapat memacu penerimaan PAD, Bupati juga meminta agar ada laporan perankingan realisasi PAD dari masing-masing SKPD. Sehingga akan jelas terlihat SKPD mana yang kinerjanya sudah sesuai target dan mana yang masih harus didorong.
“Yang realisasinya masih rendah segera dicari permasalahannya, kemudian cari jalan alternative guna mewujudkannya. Saya berkeyakinan semua dapat merealisasikannya,” katanya.
Dilaporkan oleh Kepala DPPKAD Yanuar Abidin, hingga akhir September 2015 relaisasi pendapatan daerah kabupaten Purbalingga mencapai Rp 1,193 triliun atau 76,88 persen dari target pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1,553 triliun.
Pendapatan daerah sebesar itu, diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 134,4 miliar atau terealisasi 70,38 persen dari target PAD setelah perubahan sebesar Rp 191 miliar. Pendapatan lainnnya dari pos dana perimbangan Rp 730,9 miliar atau 80,28 persen dari target Rp 910,5 miliar. Sedangkan lain lain pendapatan daerah yang sah telah menyumbang Rp 326,8 miliar. Perolehan ini baru 72,40 persen dari target setelah perubahan sebesar Rp 451,4 miliar.
Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah triwulan III hingga 30 September terdiri dari pendapatan pajak daerah telah tercapai 94,55 persen atau Rp 32,095 miliar dari target setelah perubahan Rp 33,946 miliar. Untuk retribusi daerah, dari target Rp 31,644 miliar baru tercapai 73,38 persen atau Rp 23,220 miliar.
Sementara dari sector hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah melebihi target. Hingga Akhir September, tercatat perolehan Rp 12,306 miliar atau 102,48 persen dari target Rp 12,008 miliar. Sedangkan lain-lain PAD yang sah tercapai 59,04 persen atau Rp 66,947 miliar dari target setelah perubahan sebesar Rp 113,401 miliar.
Sejumlah SKPD yang mendapat perhatian dari Bupati diantaranya, BLUD RSUD dr R Goeteng Tarunadibrata. Rumah sakit daerah yang digadang=gadang menyumbang PAD sebesar Rp 65 miliar hingga akhir Setember lalu baru mencapai Rp 40,849 miliar atau baru 62,84 persen dari target.
Pendapatan Puskesmas dari dana kapitasi JKN realisasinya juga masih rendah, yakni baru tercapai 19,48 persen atau Rp 7,297 miliar dari target Rp 37,465 miliar. Meski demikian dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, Puskesmas di kabupaten Purbalingga telah merealisaikan sebesar Rp 6,764 miliar atau 68,27 persen dari target Rp 9,908 miliar.
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Dinhubkominfo), retribusi IMB dan izin gangguan (KPMPT) serta retribusi penjualan produksi usaha daerah (Dinnakan dan Dintanbunhut) juga sempat dibahas dalam rapat tersebut. Termasuk realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga seperti pendakian gunung Slamet dan GOR Goentoer Darjono yang dikelola Dinbudparpora.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinbudparpora Subeno mengusulkan agar pihaknya dapat diberikan hak ekslusif dalam mengelola stadion Goentoer Darjono seperti mengelola Wisata Goa Lawa. Saat ini, meski tanggungjawab pengelolaan stadion dipegang Dinbudparpora, namun sejumlah retribusi yang melekat seperti retribusi pedagang masih dikelola SKPD lain.
“Agar lebih maksimal, kami mengelola stadion berikut segala macam kegiatannya. Jadi kalau ada keramaian kami tidak hanya kebagian sampahnya saja tapi retribusinya juga dikelola kami,” jelas Subeno.
Menyangkut target PAD, pihaknya optimis dapat terealisasi sesuai target. Hingga 12 Oktober, secara keseluruhan telah tercapai 91,74 persen. Dari target Rp 750 juta sudah tercapai Rp 688 juta. Diantaranya dari pendakian Gunung Slamet yang baru dibuka kembali September lalu, hingga saat ini sudah tercapai 54,29 persen. Yakni telah tercapai Rp 7,6 juta dari target Rp 14 juta.
“Untuk stadion Goentoer memang baru terealisasi Rp 53,4 juta dari target pendapatan Rp 120 juta. Yang lainnya bahkan sudah ada yang melebihi target seperti pendapatan Goa Lawa, MTL Jenderal Soedirman dan GOR Mahesa Jenar. Kita upayakan semuanya tercapai,” tandasnya. (Hardiyanto)
