Tupoksi

A.    Tugas Pokok dan Fungsi.

               Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat DPPKAD Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga dan pada akhir tahun 2010 diadakan penataan kembali satuan-satuan kerja perangkat daerah

               Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga DPPKAD Kab. Purbalingga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

   Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD)  Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi sebagai berikut :

     1.     perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;

     2.     perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3.     pelaksanaan program kerja di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4.     penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);                                                                                5.     penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

6.     penelitian dan pengesahan dokumen anggaran;

     7.     pengendalian pelaksanaan APBD;

     8.     pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

     9.     pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah;

    10.  pemungutan pajak daerah;

    11.  penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

    12.  pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD yang melalui Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

    13.  pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban APBD;

    14.  pengaturan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

    15.  pengelolaan utang dan piutang daerah;

    16.  pelaksanaan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

    17.  pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;

    18.  pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

    19.  pelaksanaan koordinasi pemungutan penerimaan daerah;

    20.  perumusan kebijakan di bidang perpajakan dan retribusi daerah;

    21.  pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;

    22.  pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan;

    23.  pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.